menteri selama negeri (mendagri) gamawan fauzi menyatakan pembentukan kabupaten musi rawas utara (muratara) daripada musi rawas baru terkendala masalah penetapan batas wilayah, katanya menanggapi bentrok demonstrasi menuntut pemekaran muratara.
poin-poin lain sudah kami evaluasi, kembali soal batas wilayah yang belum beres, kata mendagri selama kantornya, rabu.
persoalan perbatasan, yang belum ditetapkan dengan pemerintah daerah setempat, adalah salah Satu syarat untuk membeli sebuah daerah dimekarkan dari daerah induknya.
oleh sebab itu, mendagri mengimbau pada pejabat pemerintah mengenai agar melaksanakan terlebih dahulu soal perbatasan wilayah.
Informasi Lainnya:
kita mampu saja buat batas baru, namun persoalan batas berlarut belum selesai, nanti malah menimbulkan konflik dulu soal batas. dengan begini daripada tersebut selesaikanlah melalui gubernur lebih-lebih dahulu semuanya, tambahnya.
dalam peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007, selama pasal 16 huruf d, disebutkan bupati-walikota menyampaikan usulan pembentukan provinsi pada gubernur, supaya memperoleh persetujuan, dengan melampirkan dokumen masukan masyarakat calon kabupaten, hasil kajian daerah, peta wilayah calon kabupaten, keputusan dprd kabupaten-kota juga keputusan bupati-walikota.
kemudian, pada keuntungan menyetujui usulan pembentukan kabupaten, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten terhadap presiden melalui menteri dalam negeri.
terkait usulan pembentukan kabupaten muratara, selasa (30/4), ratusan masyarakat menggarap aksi demonstrasi menuntut langsung disahkannya kabupaten muratara.
aksi demonstrasi tersebut berujung bentrok diantara masyarakat pendemo serta aparat dari polres musi rawas dan dibantu petugas brimob kompi petanang lubuklinggau, sampai menewaskan empat penduduk.
massa juga membakar kantor polsek rupit juga polsek karang jaya yang terletak selama pinggir jalur lintas sumatera (jalinsum).
mendagri menegaskan upaya pemaksaan pembentukan daerah pemekaran dengan demonstrasi tak dapat ditolerir untuk mendesak pengesahan suatu daerah masih.
kerusuhan tidak mencari suatu daerah disahkan. tidak boleh ada pemaksaan, semua harus berpedoman dalam agama hukum, ujarnya.